JAKARTA - Kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rawan penyimpangan. Selisih harga yang tinggi antara BBM subsidi dan nonsubsidi membuka celah terjadinya penyelewengan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika menuturkan,cara yang digunakan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang mobil pribadi menggunakan premium dan solar sangat lemah. "Selama yang dipakai cara seperti itu,penyimpangan pasti terjadi," ujar Erani kepada harian Seputar Indonesia (SINDO) kemarin.

Dia mencontohkan, jika hanya kendaraan umum yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi, akan lahir pasar gelap dari pihak tidak bertanggung jawab. Pengusaha atau sopir angkutan umum bisa berpikir untuk mengisi penuh tangki kendaraan miliknya dan menjual kembali dengan sedikit menaikkan harga. "Rentan dan tidak bisa dikontrol," tandasnya. Selain itu kebocoran bisa jugaterjadidi stasiunpengisian bahan bakar umum (SPBU).

Petugas SPBU bisa saja mengisi BBM bersubsidi ke mobil pelat hitam jika pemilik kendaraan berani membayar harga lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Keuntungan yang besar menjadi bahan pertimbangan petugas SPBU untuk melakukan penyelewengan. Erani juga melihat kemungkinan semakin banyaknya penjual premium eceran yang memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan dan pengaturan.

"Kalau dijual eceran dalam jumlah besar akan terjadi kelangkaan," imbuhnya. Dia melihat, lebih baik pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.Dengan demikian, pemerintah tidak perlu khawatir terjadi penyelewengan dan penyelundupan."Hasilnya sama saja dengan pembatasan, bahkan lebih simple. Tidak perlu monitoring. Pembatasan itu sejatinya yakenaikan harga,"katanya.

Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap. Berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, pelaksanaan pembatasan premium di Jawa-Bali dilakukan mulai April 2012.Wilayah Sumatera akan dimulai pada Januari 2013. Di wilayah Kalimantan, pembatasan premium dilakukan mulai Juli 2013. Wilayah Sulawesi menyusul pada Januari 2014, sedangkan Papua dan Maluku Juli 2014.

Adapun pengaturan solar akan dimulai serentak di Jawa- Bali, Sumatera, dan Kalimantan pada Juli 2013 hingga Desember 2014. Pembatasan penggunaan solar di wilayah Sulawesi dan Papua serta Maluku menyusul diberlakukan masing-masing pada Januari 2014 dan Juli 2014. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menuturkan, sosialisasi pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai pekan depan. Sosialisasi akan dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

"Selain juga sosialisasi nonformal misalkan melalui pemberitaan seperti ini,"ujarnya. Dia melanjutkan, SPBU yang sebelumnya lebih banyak menjual premium diubah menjadi pertamax.SPBU yang menjual premium akan lebih banyak berada di jalur angkutan umum. Kendaraan umum akan dibatasi pemakaian premiumnya dengan menggunakan alat kendali."Alat ini untuk mencegah perembesan ke pengguna yang tidak berhak," katanya.

Dia mengakui, penyelewengan akibat program pembatasan tetap saja mungkin terjadi."Namun,pastinya tujuan pengurangan subsidi akan tercapai,"ujarnya. Menkeu Agus Martowardojo memastikan proses persiapan untuk kebijakan pembatasan BBM sudah dimulai. Persiapan awal dimulai dengan menyusun draf payung hukum pemberlakuan larangan bagi mobil berpelat hitam menggunakan BBM bersubsidi. Menkeu mengungkapkan, payung hukum ini diperlukan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dan pemilik SPBU untuk mempersiapkan diri.

Payung hukum tersebut akan berbentuk peraturan presiden (perpres)."Perpres bisa dikeluarkan dalam waktu dekat," tegasnya. Menurutnya, draf perpres tersebut tengah dipersiapkan dan terus dimonitor perkembangannya oleh Kementerian ESDM.Namun, dia belum dapat menyebutkan secara spesifik substansi yang akan dimasukkan dalam perpres tersebut. Menkeu mengakui, perpres pembatasan BBM bersubsidi sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepastian bagi pemilik SPBU.

Dengan kepastian tersebut, pemilik SPBU bisa mempersiapkan diri,utamanya melakukan penambahan investasi yang cukup besar untuk penyediaan infrastruktur.Pemerintah menyadari pemilik SPBU yang didominasi kalangan swasta membutuhkan waktu untuk persiapan. "Bisa sampai 3 bulan untuk mempersiapkannya, jadi seperti itu situasinya," tandasnya. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan insentif bunga bagi pengusaha SPBU untuk penyiapan infrastruktur pendukung pembatasan BBM. Insentif diberikan jika dirasa diperlukan.

Semisal menanggung sebagian beban bunga kredit yang diambil pengusaha SPBU. Menkeu mengatakan, dukungannya tersebut tidak langsung dalam bentuk kucuran dana. "Kalau diperlukan dukungan dari pemerintah, kami akan pertimbangkan,"jelasnya. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menegaskan, dukungan fiskal melalui alokasi APBN sebesar Rp900 miliar yang sedianya untuk menyiapkan infrastruktur SPBU dan perangkat konversi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) kemungkinan tidak mencukupi sehingga akan ditingkatkan melalui mekanisme APBN Perubahan 2012.

Disinggung mengenai rencana pembatasan untuk BBM bersubsidi jenis solar,Menkeu enggan berkomentar banyak. "Solar kan baru pertengahan 2013 kita lakukan, nanti Kementerian ESDM akan memaparkan tentang itu, sekarang fokus kita pada premium yang 1 April mulai kita lakukan," ujarnya. Menkeu menambahkan, dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan, diharapkan konsumsi BBM bersubsidi tidak melampaui kuota APBN 2012 yang dipatok 40 juta kiloliter.

Apabila pelaksanaannya tidak konsisten atau meleset dari rencana, bukan tidak mungkin realisasi pemakaian BBM bersubsidi menembus 43 juta kiloliter. Dihubungi terpisah,Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi mengatakan,hingga saat ini Gaikindo belum memperkirakan seberapa besar dampak pembatasan BBM bersubsidi terhadap penjualan mobil. "Pengaruh pasti ada tahun ini.

Tapi sekarang kita belum bisa prediksi. Gaikindo belum hitung," ujarnya. Dia menambahkan, anggota Gaikindo kemungkinan baru membahas hal tersebut pada pekan depan. "Tidak akan melibatkan pemerintah ataupun memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Hanya diskusi sesama anggota saja,"katanya. ? wisnoe moerti/sandra karina/nanang wijayanto

 

Versi cetak