Andi Haris, Senin, 31 Oktober 2011 | 00:24:32 WITA | 83 HITS


Oleh: Andi Haris (Dosen Sosiologi Politik FISIP - UNHAS)


Jika tak ada aral melintang. Pemilihan gubernur Sulawesi Selatan rencananya akan dilaksanakan tahun 2013.Meskipun begitu, kita tidak dapat menafikan lagi kalau dalam menyambut pentas politik ditingkat lokal ini telah diwarnai dengan ramainya bursa sejumlah nama calon yang siap ikut bertarung khususnya dalam mengisi posisi sebagai wakil gubernur yang berpasangan dengan Syahrul Yasin Limpo untuk periode 2013-2018. Tak hanya sampai disitu,sebab rupanya ada sejumlah calon telah melakukan berbagai manuver politik dan sekaligus memantapkan konsolidasi dengan massa pendukung serta partai politik yang mengusungnya dengan cara menabur janji politik pada masyarakat termasuk didalamnya terhadap tokoh masyarakat/Adat,pemuda, pemuka agama serta aktivis LSM.


Sekalipun demikian,bagi masyarakat pemilih yang sudah cerdas dalam menggunakan hak politiknya tentu tidak begitu gampang terpengaruh pada perilaku serta retorika politik yang disampaikan para calon dengan alasan belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya diberbagai daerah jika ada elite politik yang melakukan kampanye politik dengan mengatas namakan berjuang demi untuk kepentingan rakyat meski dalam kenyataannya jabatan publik yang diburunya tak lebih dari sekedar untuk kepentingan pribadi,kelompok serta elite politik tertentu. Akibatnya,bukan hanya menjadikan pilkada sebagai pesta demokrasi yang bersifat seremonial semata dengan menghabiskan biaya politik yang cukup mahal melainkan yang lebih parah lagi ternyata kesejahteraan rakyat tidak juga mengalami peningkatan secara signifikan sehingga keinginan untuk mencapai sasaran pembangunan terutama dalam bidang sosial dan ekonomi menjadi khayalan belaka.


Apalagi, sudah bukan rahasia bagi kita jika sering kali terjadi konflik kepentingan yang berdampak pada ketidak harmonisan hubungan antara kepala daerah dengan wakilnya.Jika dianalisis lebih jauh,maka kelihatannya fenomena seperti ini marak terjadi disejumlah daerah yang mana pemicunya setidaknya disebabkan oleh beberapai faktor diantaranya; Pertama,karena gubernur dan wakil gubernur---termasuk juga walikota/bupati dan wakilnya---berasal dari parpol yang berbeda sehingga hal ini bisa saja berpotensi melahirkan benturan kepentingan keduanya.Tentu saja, yang lebih ironis lagi jika pejabat publik ini memiliki loyalitas serta ikatan emosional yang amat kuat dengan masing-masing parpol pengusungnya ketimbang rakyat memilihnya.Konsekwensinya,kepentingan rakyatpun harus tergadaikan dibawah subordinasi kepentingan parpol dan elite politik.Itulah sebabnya, mengapa misalnya masalah kebutuhan rakyat miskin untuk menikmati pendidikan yang murah serta pelayanan kesehatan yang memadai sering terabaikan lantaran terlalu kuatnya kepentingan partai politik disatu sisi,dan semakin lemahnya posisi tawar rakyat miskin disisi lain.Padahal, jika dilihat dari perspektif ilmu politik dengan sangat jelas dan gamblang diuraikan bahwa salah satu fungsi yang harus dimainkan oleh parpol adalah mengaggregasi (menghimpun) serta mengartikulasi (menyalurkan) kepentingan rakyat selain fungsi lain seperti sarana sosialisasi dan partisipasi politik serta meredam konflik politik.


Dan Kedua,berpijak pada mekanisme pilkada yang dilaksanakan dengan melibatkan rakyat secara langsung---bukan lewat sistem perwakilan di DPRD---maka pejabat publik yang terpilih merasa memiliki popularitas serta tingkat akseptabilitas yang sama serta setara dimata publik.Terlebih lagi,jika keduanya telah menggelontorkan dana pribadi yang terbilang besar jumlahnya mulai dari tahap pencalonan sampai menjelang pemungutan suara.Oleh karena itu,walaupun secara normatif kedua pejabat publik ini memiliki posisi dan job description yang relatif berbeda dalam struktur pemerintahan daerah,namun dalam aktualitasnya tak sedikit dari mereka merasa punya kekuatan yang seimbang.Dampaknya kemudian adalah timbulnya rivalitas antara satu satu lain yang sifatnya terselubung dan ini akan termanifestasi pada timbulnya konflik kewenangan dalam pengambilan kebijakan bagi pembangunan daerah.


Oleh sebab itu,dapat dikatakan bahwa salah satu faktor determinan yang ikut memberi kontribusi bagi sukses tidaknya kegiatan pembangunan didaerah sangat dipengaruhi oleh harmonis dan kompak tidaknya antara gubernur /walikota/bupati dengan wakilnya dalam mengelola program pembangunan daerah termasuk didalamnya masalah pelayanan publik.Dengan demikian,ini berarti bahwa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pemilih sudah pasti bertumpu pada adanya tindakan nyata dikalangan pejabat publik untuk merespons kebutuhan rakyat dan bukan cuma menebar janji yang muluk-muluk dalam bentuk slogan serta retorika politik belaka.


Selain itu,tantangan yang dihadapi oleh kepala/wakil kepala daerah sudah barang tentu sangatlah berat sebab cakupannya cukup kompleks.Simaklah umpamanya seringnya terjadi pembalakan liar pada daerah tertentu yang berpengaruh bagi terganggunya kelestarian lingkungan hidup dan rusaknya keseimbangan ekosistem yang mana semua ini akan bermuara pada terjadinya erosi, banjir dan tanah longsor.Belum lagi,dalam bidang lain seperti yang terkait dengan masalah keamanan dan stabilitas sosial.Dalam hal ini, untuk tipe masyarakat yang bercorak multikultural dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi baik itu dalam konteks suku, agama, budaya, kelompok, status sosial maupun kepentingan ekonomi dan politik yang mana variabel seperti ini sangat berpotensi memicu terjadinya kerusuhan sosial yang setiap saat bisa meledak dalam bentuk amuk massa serta konflik komunal yang berdimensi horisontal diantara kelompok masyarakat yang berpengaruh bagi tergangunya kegiatan pembangunan didaerah.Soalnya,stabilitas sosial yang relatif terkendali sangatlah mendukung terlaksananya pembangunan sosial dan ekonomi.


Karena itu,dalam menghadapi seluruh tantangan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja kepala/wakil daerah agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan lancar,efisien dan efektif,maka rasanya tidak ada pilihan lain kecuali dituntut adanya kerja sama yang harmonis dan kompak antara gubernur dengan dengan wakilnya seperti contohnya yang ditunjukkan lewat pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) dalam tiga tahun terakhir ini dalam mengelola potensi daerah dan dibuktikan dengan diraihnya sekitar 96 penghargaan dalam berbagai bidang.Tentu saja,dalam mencapai prestasi diatas sudah pasti memerlukan kerja keras yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta didukung pula dengan perilaku yang akuntabel,kredibel,visioner,proaktif ,berkompeten dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi ditengah masyarakat,. Dengan demikian,keinginan untuk menyokong kebutuhan rakyat dan membangun tata pemerintahan lokal yang responsif, partisipatif dan terbuka bisa terwujud.


 

Versi cetak