Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp 9 miliar untuk pengentasan warga miskin di wilayah tersebut lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Anggaran tersebut masih dibantu alokasi dana dari pusat untuk program yang sama senilai Rp 37,5 miliar.


Asisten Ekonomi Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Banyumas, Tjuntjun Sunardi, Minggu (23/10/2011), mengatakan, salah satu fokus penggunaan dana untuk mendorong kemajuan bagi sekitar 270.000 jiwa warga miskin di Banyumas.


"Dana tersebut terutama digunakan bagi pembangunan program fisik, seperti sanitasi dan air bersih," terangnya.


Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Peternakan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (Bapeluh KP) Banyumas, Wisnu Hermawanto mengatakan, kendati tidak selalu kesulitan pangan, sekitar 270.000 warga miskin tersebut memang lebih rentan dibandingkan warga dari lapisan ekonomi lebih mampu.


"Umumnya adalah berprofesi sebagai penderes dan buruh tani dengan upah harian rata-rata Rp 10.000-Rp 20.000 per hari. Pada musim paceklik tiba biasanya mereka terkena dampaknya, karena lebih banyak menganggur sehingga pendapatan juga menurun. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok terutama beras melonjak," jelasnya.


Warga miskin dan rawan kekurangan gizi tersebar di seluruh kecamatan di Banyumas, terutama Kecamatan Cilongok dan Sumbang. Untuk penguatan rawan pangan, dana sebesar Rp 1,55 miliar juga telah dikucurkan pada tahun ini.


Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 1 miliar, APBD Jateng Rp 150 juta dan APBD Banyumas senilai Rp 400 juta. Tahun lalu, jumlah warga miskin di Banyumas yang mengalami rawan pangan 142.000 warga dari jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa.


 

Versi cetak